Wabup Sayangkan Pengusiran Warga KLU

 

SEPI: Kondisi SPBU Pemenang KLU kelihatan sepi tanpa aktivitas apapun, segingga warga KLU harus membeli BBM ke wilayah Lombok Barat (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG–Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sarifudin menyayangkan aksi pengusiran warganya oleh sopir angkutan desa (angdes) di SPBU Gunungsari Lombok Barat, saat membeli BBM Senin lalu (3/10).
Sarifudin menyayangkan, seharusnya hal itu tidak perlu terjadi dan saling memahami karena kondisi dua SPBU di KLU tidak beroperasi lagi. “Sangat disayangkan dengan aksi pengusiran tersebut. Seharusnya hal semacam itu tidak perlu terjadi dan saling memahami karena kondisi SPBU di KLU jarang beroperasi lagi, maka warga KLU turun,” kata mantan anggota DPRD Provinsi NTB ini kepada wartawan, Selasa (4/10).
Warga KLU sampai saat ini belum memiliki kuota BBM bersubdisi dari pemerintah pusat secara skala nasional. Sehingga pemkab tidak memiliki kewenangan terhadap dua SPBU yang jarang beroperasi tersebut. “Belum ada kuota di KLU secara nasional, makanya Pak Bupati berangkat ke Jakarta berbicara dengan Pertamina hari ini (kemarin, Red),” terangnya.
Terkait evaluasi terhadap SPBU di KLU bukan kewenangan pemerintah, melainkan kembali ke pengusaha sendiri. Secara teknis ia mengetahui apa penyebabnya makanya ia tidak masuk lebih jauh terhadap persoalan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya berharap PT Pertamina memperhatikan persoalan yang terjadi di KLU. Sebab walaupun ada dua SPBU di KLU namun secara nasional KLU sampai saat ini belum memiliki kuota BBM. “BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Tanpa itu masyarakat tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-harinya,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) NTB I Komang Mahendra Dandi menyatakan, memang KLU sampai saat ini salah satu daerah yang belum mendapatkan kuota BBM dari pemerintah. Untuk itu ia menyarankan agar pihak Pemkab KLU berkoordinasi dengan Pemprov NTB dan Pertamina yang ada di Mataram. “Pemda bisa berkoordinasi dengan Pertamina untuk membicarakan hal itu mencari penyelesaian itu,” sarannya.
Menurutnya, Pemkab KLU tidak mesti ke pemerintah pusat untuk membicarakan persoalan tersebut, karena kouta BBM yang ada di Pertamina Ampenan masih banyak dan bisa mencukupi kebutuhan warga di KLU. Pihaknya sendiri siap memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak termasuk pemilik.
Sementara itu, Sales Executive XI Pertamina MOR V Ampenan, Reggi Senjang Paramagarjita mempersilakan warga KLU untuk mengisi BBM di SPBU Kecamatan Gunung Sari dan SPBU Meninting Lombok Barat. Karena telah mem-back up kebutuhan untuk warga KLU dengan menambahkan volume pengiriman BBM di dua SPBU tersebut.
Terkati permintaan warga Gunung Sari mengenai pelarangan itu khusus untuk jenis BBM premium sementara untuk pertalite dan pertamax merupakan BBM non subsidi sebagaimana disebutkan dalam Perpres 191 tahun 2014 tentang migas. “Untuk kedua owner SPBU di KLU mengalami kendala financial dan saat ini Pertamian sedang melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap owner tersebut,” jelasnya. (flo)